You are here: Home OPINI Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Tantangannya

Strategi Mewujudkan Ketahanan Pangan dan Tantangannya

PDFPrint

STRATEGI MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN TANTANGANNYA

Berbagai cara dan upaya yang dilakukan pemerintah  untuk mencari solusi dalam mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan nasional. Tidak hanya melibatkan unsur pertanian itu sendiri tetapi juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu wujud nyata  seperti yang telah dilakukan Kodam VII/Wirabuana dengan melakukan gerakan frontal dilapangan mulai jajaran Korem, Kodim, Koramil, hingga tingkat Babinsa memberikan bimbingan tekhnis secara langsung kepada para petani.

Konteks ketahanan pangan mencakup aspek yang luas, tidak hanya pada peningkatan produksi pangan tetapi juga menyangkut hal lain seperti kesejahteraan petani dan diversifikasi pangan . Diversifikasi pangan menjadi masalah penting karena tidak semua warga di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok. Dalam hal ini ketahanan pangan sangat penting dalam mengatasi krisis pangan yang sedang dialami Indonesia untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pengan adalah bahan-bahan makanan yang didalamnya terdapat hasil pertanian,perkebunan dan lain-lain. Jadi swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar. Swasembada pangan merupakan keadaan dimana suatu negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar. Dan juga swasembada pangan adalah terhindarnya suatu negara dari kelaparan.

Ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Misalnya sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.  Sehingga untuk mempertahankan ketersediaan pangan secara berkelanjutan maka dibutuhkan kemampuan dalam mempertahankan dan meningkatkan produksi. Mana bisa mencapai Ketahanan Pangan tanpa ada Swasembada?

Sehingga keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan pangan berperan secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan nasional (food security) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (socio security), stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan keamanan atau ketahanan nasional (national security).

Kebijakan Negara dari Masa ke masa

Setelah satu abad, teori Malthus akhirnya terbantahkan. Malthus memprediksi akan terjadinya kelaparan karena tidak seimbangnya kemampuan lahan untuk pangan dengan pertambahan penduduk. Karena pesatnya ilmu pengetahuan, kemudian terjadilah revolusi hijau (green revolution). Revolusi hijau dimulai dengan penemuan persilangan jenis gandum yang responsif terhadap pupuk yang kemudian disilangkan dengan varietas asal Jepang, dihasilkanlah tanaman pangan yang dapat dimanfaatkan secara lebih efisien. Rekayasa genetika ini dipelopori oleh pemenang hadiah nobel bidang pangan dari AS, Borlaug. Pengembangan rekayasa genetika yang memberi manfaat ini kemudian banyak disebarluaskan di berbagai belahan dunia, seperti di India, Pakistan, Meksiko maupun beberapa belahan dunia lainnya.

Selanjutnya awal 60-an, IRRI (International Rice Research Institute) sebagai lembaga riset dan penelitian beras mengembangkan rekayasa genetika dengan mengembangkan “padi ajaib”, di mana ditemukan padi dengan umur pendek dan jumlah produksi relatif besar. Itulah yang kita kenal IR 5 dan IR 8. Inilah tonggak revolusi hijau di tahun 60-70-an. Dengan penemuan semacam ini, prediksi bencana kelaparan dapat diminimalisasi.

Di era Orde Baru, pada saat pemerintah bercita-cita mewujudkan swasembada pangan, pengembangan rekayasa genetika sungguh sangat membantu untuk mewujudkannya.

Pada masa penjajahan Belanda dulu, bidang pertanian banyak dikembangkan untuk kepentingan pemerintah penjajah dengan menerapkan metode tanam paksa. Banyak hasil pertanian yang favorit dan legendaris di pasaran internasional, seperti rempah-rempah, tembakau, kopi, tebu, dan lain-lain. Di masa penjajahan Jepang, dengan metode kerja rodi, Jepang memaksa para petani menanam berbagai hasil pertanian untuk kepentingan mereka, seperti beras, jagung, dan pohon jarak sebagai bahan bakar.

Di awal kemerdekaan, pembangunan pertanian dipengaruhi semangat nasionalisme dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rakyat, terutama kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, kedelai, ketela, kacang tanah, dan kebutuhan akan ikan serta daging. Masih di era ekonomi Soekarno tahun 60-an, pendekatan perencanaan pembangunan mulai dicanangkan seperti intensifikasi, ekstensifikasi untuk mendukung memenuhi kebutuhan pangan nasional. Walaupun dalam jangka pendek pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan secara penuh, bahkan terjadi lonjakan inflasi yang cukup tinggi.

Di masa Orde Baru, dengan anggaran APBN cukup besar yang melanjutkan program intensifikasi dan ekstensifikasi dengan semangat swasembada pangan, akhirnya secara umum tercapai. Program pengembangan infrastruktur begitu intensif seperti pembangunan irigasi, waduk dan bendungan, pabrik pupuk di mana-mana dan berdiri berbagai lembaga penelitian pangan. Kita masih ingat pemberdayaan petani cukup dominan, seperti kelompencapir, sebagai media penyambung antara program pemerintah dengan petani. Banyak program lain yang dijalankan, seperti kredit untuk tani, subsidi pupuk, benih dan lain-lain. Hal itu didukung program transmigrasi serta pemanfaatan lahan tidur yang disulap sebagai lahan pertanian. Terlepas dari dampak negatif program-program tersebut, tetapi kebutuhan akan bahan pokok makan terpenuhi. Tentu program ini berhasil, walaupun nasib dan derajat petani belum sepenuhnya terangkat.

Pada era reformasi sekarang ini, pembangunan pertanian terbawa arus eforia dan warna sosial politik. Ada kecenderungan kebijakan pemerintah di bidang swasembada pangan mulai terabaikan. Terbukti pada awal reformasi sampai sekarang ini anggaran di sektor pertanian tidak terlalu besar padahal negeri ini dikenal negara agraris. Disamping itu ada indikasi karena hiruk pikuknya kebijakan desentralisasi sehingga program swasembada pangan justru terabaikan. Isu-isu lainnya adalah anggaran sudah disiapkan tetapi sasaran tidak tepat apalagi menuju keasas mamfaatnya.

Program sudah luar biasa di atas kertas tetapi kenyataannya di lapangan  berbeda, petani hanya menjadi objek program trilyunan, ya sekadar menjalankan program ibarat air mengalir, habis program habis perkara, tidak ada unsur pemberdayaan konsep produksi yang produktif. Petani mendapatkan hasil melimpah tapi biayanya juga melimpah. Misalkan petani mampu mendapatkan 10 ton gabah tetapi biaya untuk mendapatkannya membutuhkan 9 ton gabah berarti petani hanya mendapat hasil 1 ton gabah. Artinya mengeluarkan biaya besar namun hasilnya sedikit.

salah satu kendala yang sering menghantui para peteni yakni kelangkaan pupuk. Sejatinya pemerintah memberi peluang terhadap kemampuan dan pemberdayaan teknologi lokal tentang pengadaan pupuk. Para pemegang kebijakan sebaiknya tidak hanya bertumpu dan mengandalkan kemampuan pusat dalam mensuplay pupuk yang selalu mengalamai masalah, tetapi sejatinya memberi peluang kepada daerah untuk menggunakan hasil karyanya sendiri. Sebutlah contoh pupuk Super Tani yang tak kalah dibandingkan pupuk suguhan dari pusat, pada hal pupuk Super Tani hanya dibuat oleh seorang prajurit TNI anak kampung. Oleh karena itu petani Indonesia masih perlu dibimbing yang sejalan dengan program pemerintah.

Jika cermati selama ini, kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil terkait dengan berbagai isu lonjakan harga komoditi pangan sungguh membingungkan. Kebijakan pemerintah yang ditempuh selama ini cenderung hanya responsif yang mempunyai implikasi jangka pendek, padahal permasalahannya menyangkut jangka panjang. Kita ambil contoh kebijakan mengenai minyak goreng tahun lalu, pemerintah kemudian tergopoh-gopoh dengan menaikkan pungutan ekspor crude palm oil (CPO). Kebijakan ini akhirnya tidak juga efektif, sampai akhirnya pemerintah merelakan merogoh kocek anggarannya dengan mengambil kebijakan klasik berupa subsidi minyak goreng, sebagai pro poor. Alangkah sederhananya menyetel sebuah paket kebijakan yang kelihatan grabak-grubuk itu. Padahal permasalahannya tidak sesederhana itu. Akhirnya kebijakan ini tidak tuntas.

Kita yakin suatu saat permasalahan ini akan muncul kembali. Dan, instrumen klasik seperti subsidi digunakan lagi sebagai senjata pamungkasnya, sehingga beban anggaran juga semakin berat. Sekarang pemerintah disibukkan lagi dengan melonjaknya berbagai harga komoditas pangan kita, termasuk harga kedelai. Kita berharap kebijakan pemerintah yang diambil akan tuntas.
Tidak hanya kebijakan jangka pendek, tetapi semestinya pemerintah mengambil kebijakan yang lebih permanen dan menyeluruh. Karena secara jangka panjang kebutuhan masyarakat terus meningkat seiring kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Jadi, swasembada pangan selalu menjadi prioritas. Jangan sampai pemerintah seolah gengsi untuk melanjutkan kebijakan pemerintah Orde Baru, apalagi kebijakan-kebijakan Orde Baru tidak selalu jelek.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, sektor yang dianggap tidak penting di era reformasi. Untuk itu, perlu kebijakan serupa insentif perbankan, perbaikan infrastruktur pertanian dan lain-lain, yang mendorong kaum muda terlibat dan bersama-sama menuju cita-cita swasembada pangan.

Karena itu. Kementerian Pertanian meminta para kepala dinas pertanian di daerah, yang juga merupakan sekretaris dewan ketahanan pangan provinsi dan kabupaten/kota, untuk mengambil inisiatif dengan mencari cara yang terbaik untuk mewujudkan swasembda dan ketahanan pangan dengan pemberdayaan kekuatan lokal.

Super Tani, Tantangan, dan Harapan

Tantangan dan permasalahan mendasar pembangunan sektor pertanian berkaitan dengan sarana prasarana, permodalan, pasar, teknologi, dan kelembagaan petani, yang masih memerlukan penanganan yang berkelanjutan disamping munculnya persoalan-persoalan baru.  Walaupun dihadapkan pada berbagai permasalahan dan hambatan, sektor pertanian telah mampu menunjukkan keberhasilan dan perkembangan yang menggembirakan.

Ketahanan pangan merupakan sebuah tantangan kemanusiaan yang mendapatkan prioritas untuk mencapai kesejahteraan bangsa pada abad milenium ini. Untuk mencapai cita-cita tersebut perlu upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung keragaman antar daerah dengan memberdayakan kearifan lokal.

Dalam mengantisipasi terjadinya krisis pangan di Indonesia, Super Tani mempunyai harapan dalam perwujudan ketahanan pangan salah satunya yaitu dengan melakukan pemanfaatan kekuatan berbasis sumber daya lokal yang mempunyai peran strategis dalam agenda pembangunan nasional.

Karena bukti geliat dilakukan pihak Super Tani dalam mendukung agenda Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional, maka Celebes TV Makassar secara ekslusif mengundang Formulator pupuk Super Tani Kapten Cpl.Andi Undru dalam sebuah wawancara 'STRATEGI MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN". Bukan hanya itu diawal Oktober mendatang pihak Super Tani akan menggelar Seminar tentang "Pemberdayaan Pupuk Alternatif Super Tani Strategi mewujudkan Swasembada dan Ketahanan Pangan Nasional".

(Oleh : Formulator Super Tani)